Islam, Philanthropy, and History

Peleburan LAZ berarti Mematikan Gerakan Civil Society

2009-12-18T19:13:00.000+11:00

Saat ini publik sedang meributkan (baca: mengkritisi) rencana pemerintah untuk melebur LAZ (Lembaga Amil Zakat) ke dalam BAZ (Badan Amil Zakat). Keduanya adalah lembaga yang membantu umat Islam menjalankan kewajiban zakat, dan merupakan lembaga kedermawanan sosial (filantropi) yang mengumpulkan dan mengelola zakat, sedekah, dan sumbangan lainnya untuk kemudian mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Perbedaan dasarnya, BAZ adalah lembaga pemerintah, sedangkan LAZ adalah non-pemerintah. Tulisan ini melihat dua hal, pertama upaya peleburan ini tidak realistis karena ideologi serta natur kedua lembaga itu berbeda, dan kedua, menghilangkan eksistensi LAZ berarti membunuh salah satu upaya gerakan civil society Islam.

Peleburan LAZ ke dalam BAZ tidak realistis. Landasan berdiri LAZ itu bottom-up dan sangat mengakar di masyarakat, sedangkan BAZ itu pendiriannya top-down dan sarat dengan birokrasi pemerintah. Secara umum managemen LAZ lebih terbuka, profesional dan akuntabel, dibandingkan BAZ yang mengikuti administrasi dan birokrasi pemerintah. Survey filantropi Islam di tahun 2003/4 yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture membukakan mata terhadap fakta ini. Dan yang paling penting adalah tingkat kepercayaan publik terhadap LAZ sangat tinggi jika dibandingkan dengan BAZ. Kinerja BAZ dan pemerintah secara umum, misalnya dalam pengelolaan haji dan dana abadi umat, menjadi sorotan yang membuat kepercayaan publik terhadap BAZ rendah.

Jika tujuan pemerintah untuk peleburan ini untuk meningkatkan efektivitas, maka tujuan itu sulit akan tercapai. Studi-studi tentang penyatuan (merger) lembaga filantropi mensyaratkan adanya kesamaan ideologi, visi, landasan, dan lainnya untuk merger. Walaupun sudah ada banyak kesamaan, upaya ini membutuhkan banyak faktor untuk bisa berhasil. Sebuah percobaan saat ini dilakukan di Inggris untuk menggabungkan dua buah lembaga filantropi komunitas (community foundations) di Lanscashire dan Merseyside. Menurut Catherine E. Ellliot* dalam presentasinya pada Senior International Fellowship Program pada Center on Philanthropy and Civil Society, CUNY, New York pada 12 November 2009, yang juga dihadiri oleh penulis, merger ini ada kemungkinan berhasil karena keduanya memiliki banyak persamaan termasuk ideologi, visi, latar belakang, donatur, dan managemen.

Kasus merger antar sebuah BAZ dan LAZ di Indonesia sebenarnya sudah pernah diujicobakan, namun gagal. Dalam upaya membantu managemen operasional BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dilakukanlah merger dengan Dompet Dhuafa. Merger itu terjadi di tahun 2006 dan hanya bisa bertahan satu tahun. Dua contoh kasus ini memperlihatkan bahwa penyatuan bisa dilakukan jika memiliki landasan visi dan ideologi yang sama. Nah bagaimana mungkin penyatuan sebegitu banyak LAZ dan BAZ bisa berjalan sedangkan BAZ sendiri banyak yang belum berjalan sesuai harapan?

Problem utama peleburan di Indonesia adalah birokrasi. Kinerja LAZ yang awalnya sudah transparan, memiliki managemen administrasi yang baik, akan lebur dan hilang dibawah managemen BAZ yang ada dibawah birokrasi pemerintah. Jadi peleburan LAZ ke dalam BAZ bukan meningkatkan efesiensi dan managemen, tetapi hanya akan menghilangkan eksistensi LAZ.

Jika peleburan terjadi, ini merupakan kemunduran luar biasa dalam perkembangan filantropi di Indonesia. LAZ sudah membantu pemerintah dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Ia adalah gerakan civil society. Kinerja LAZ saat ini seharusnya patut diapresiasi dan didukung oleh pemerintah, bukan sebaliknya.

Pemerintah sebaiknya realistis dan mau mendengar suara-suara penolakan terhadap rencana penyatukan LAZ dengan BAZ. Penolakan itu datang tidak saja dari LAZ, tapi dari banyak elemen masyarakat, khususnya masyarakat yang mendapat manfaat dari LAZ, para donatur, para pemerhati dan akademisi, serta pendukung gerakan civil society. Niat pemerintah untuk melakukan penataan dan peningkatan zakat seharusnya dengan cara melakukan kerja serius dalam hal standarisasi dan supervisi atas kinerja lembaga-lembaga filantropi, baik BAZ dan LAZ. Cara penyatuan ini malah akan kontraproduktif dan memundurkan langkah umat Islam, dan filantropi di Indonesia.

Centralizing Zakat – the Wrong Solution

2009-12-18T17:30:00.003+11:00

Amelia Fauzia

Amid the public uproar surrounding suspicions of corruption in the Bank Century payouts and bailout and doubts about the government’s performance in general, the Department of Religion is planning to centralize the management of zakat charitable donations. This is being done by a draft bill currently on on the table of Parliament which would replace existing law number 38 of 1999 on the Management of Zakat. It is very clear that centralisation would not help the zakat movement, and thus philanthropy and the people’s welfare, but would in fact wreck it by making it dependent on an already troubled government bureaucracy.

The Problems of Centralisation
The Department of Religion assumes that centralisation of zakat will put an end to management problems such as zakat distributions marred by chaos and even fatalities, and problems with the accountability of Muslim philanthropic institutions; they assume that centralization would even mobilize and maximise these institutions’ efficiency. Far from being an effective response to zakat problems, centralizing its collection raises a further problem, that of a giving an institution of dubious management capacity a monopoly over zakat management at the cost of losing the philanthropic institutions that already exist.

Research into philanthropy by the Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) at UIN Syarif Hidayatulah showed that 98.50% of Muslims made zakat fitrah donations, and 34.70% made zakat mal contributions from their excess earnings. The total amount of Muslim philanthropic contributions in 2004 was estimated at Rp. 19.3 trillion. The major part of these contributions was given directly to those in need, to social organisations, and for education and religious purposes including mosques and pesantren. It is only in the last few years that the percentage of zakat channelled through Muslim philanthropic bodies has increased, thanks to the growing trust of the public in non-government Zakat Collection Bodies (LAZ) like Dompet Dhuafa. It is this extraordinary funding potential that is driving the push for centralisation.

The central idea of the draft bill is to give government owned Zakat Collection Agencies (BAZ) a management monopoly, from the highest central levels right down to the villages. This centralisation assumes the existence of BAZ as a professional and trusted institution. The problem is that the public is still very suspicious of the capacity of most BAZ agencies, especially when it comes to management, accountability and the effectiveness of zakat utilisation. Only 1,001 of the 5,649 BAZ agencies proposed to manage zakat since the 1999 Zakat law was passed were actually formed, and it is estimated that only 300 of these were active in 2007 (Fauzia, 2008:230). Bureaucratic problems presented enormous obstacles. And this was happening at the same time as people were losing faith in the performance of haj management and religious community endowment funds (Dana Abadi Ummat).

And if that is not enough, under the draft bill unless the existing non-government LAZ merge with the government owned BAZ, they will not be allowed to operate. The fact is that the LAZ generally far out-perform BAZ, which are heavily burdened with all the problems of government bureaucracy. To date the majority of LAZ have been professional and accountable in managing zakat contributions, and because of this they have earned the trust of the public. This is shown by the fact that the amount of zakat collected by BAZNAS (the National Zakat Collection Body) fell short of that collected by LAZ such as Dompet Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat, and YDSF. The proposed monopoly will sacrifice and swallow these LAZ civil society movements which have helped the state care for otherwise stretched communities by providing (for example) education and disaster rescue services, and by strengthening the economy.

The intent of this centralisation to manage the religious contributions of the public seems absurd. It can only further burden a government that already struggles to handle its reponsibilities. As well as this, the idea of centralisation falls well outside national and global trends towards decentralized systems and strengthening civil society.

The Failure of Centralized Zakat under the New Order
The draft bill’s concept of centralisation in reminiscent of the government style of Soeharto’s New Order. Soeharto tried to centralize zakat management in 1968. This initiative was backed by a proposal from 11 ulamas in Jakarta, among them Professor Hamka and KH. Hasan (a senior religious figure) that the president should promote zakat collections. On October 26, in a speech for the occasion of Isra Miraj celebration (recalling the Prophet Muhammad’s miraculous flight to Jerusalem and ascension to heaven), Soeharto made an announcement about zakat collections and appointed himself as the collector. His proposal to collect zakat using post-office money orders was supported by a number of leaders, and assisted by one of whom was Major-General Alamsyah Ratuprawiranegara.

This effort lasted for only three years. Each year the amount collected and put to use was announced in speeches delivered on days of Islamic importance. The amount of the last national zakat collection, reported on the eve of Idul Fitri in 1970, was Rp. 39.5 million and $2,475. This fell far short of Soeharto’s prediction of Rp. 2.5 trillion each year, to be used for the development and welfare of the Muslim population (Fauzia, 2008;193). This episode should be an important lesson that the government has tried top-down centralization, and failed.

Standardization and Supervision
What is needed now is not centralization to boost the effective utilization of zakat, but lifting the capacity, standards and supervision of the existing philanthropic institutions. These institutions are the driving force behind Indonesia’s philanthropic movement, and deserve to be appreciated and supported. The function of BAZNAS needs to be changed so it can effectively standardize and supervise, but not compete with BAZ and LAZ organizations for collecting and managing philanthropic funds. Similarly the Department of Religion should do much more to build the capacity of Muslim philanthropic institutions, by putting regulations in order and through supervision. Rather than improving the lot of the people, centralizing zakat will deliver it into the hands of a bureaucratic system that remains rife with opportunities for corruption.

LAZ tak Boleh Salurkan Zakat (Berita)

2009-12-18T13:47:00.000+11:00

Selasa, 15 Desember 2009 pukul 07:35:00

Oleh: Desy Susilawati

Tak mengizinkan LAZ mendistribusikan zakat, sama saja mengamputasi LAZ.

JAKARTA -- Departemen Agama (Depag) membantah akan adanya sentralisasi pengelolaan zakat dan menghapuskan lembaga amil zakat (LAZ). Direktur Pemberdayaan Zakat Depag, Nasrun Harun, mengatakan tak ada usulan seperti itu dalam revisi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Nasrun, zakat solusi bagi kemiskinan dan pemerintah sama sekali tak berniat melakukan sentralisasi pengelolaan zakat dan menghapuskan LAZ. ''Tak ada kata-kata itu dalam revisi,'' katanya dalam seminar Haruskah LAZ Dibubarkan?, di kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (14/12).

Namun, Nasrun menyatakan nantinya LAZ hanya akan berubah fungsi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Mereka tak lagi boleh menyalurkan zakat dan badan amil zakat (BAZ) yang boleh menyalurkan zakat. Ia berharap revisi ini bisa disetujui oleh DPR sehingga nantinya mampu mengurangi angka kemiskinan yang saat ini jumlahnya 37 juta jiwa.

Direktur Islamic Economics and Finance (IEF), Universitas Trisakti, Sofyan Syafii Harahap, mengatakan, pemerintah harusnya keluar dari masalah yang diurus masyarakat. Walaupun Depag tak ikut mengurus zakat, mereka akan membuat Baznas. Diyakini, dengan adanya badan ini, fungsi LAZ akan berkurang.

''Depag mengatakan LAZ tidak dibubarkan, tapi tidak dibenarkan untuk mendistribusikan, ini namanya mengamputasi LAZ,'' kata Sofyan. Ia menambahkan, pemerintah tetap dibutuhkan, namun harus mengukur dirinya sendiri. Pemerintah cukup sebagai regulator dan pengawas. Dengan demikian, pemerintah tak perlu melakukan eksekusi.

Sofyan mencontohkan, jika ada LAZ yang sudah berhasil, disitulah fungsi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan mengamati sejauhmana regulasi dilaksanakan LAZ. Dalam konteks ini, Baznas bisa melakukan kerja sama dengan LAZ secara simbiotis mutualisme bukannya saling memakan.

Direktur Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, Amelia Fauzia, mengatakan, LAZ memang tak dibubarkan, tapi dilebur menjadi UPZ. Saat ini, jelas dia, kinerja LAZ justru lebih baik dibandingkan BAZ. ''Jika dilebur, sama saja dihilangkan. Ini merupakan kemunduran luar biasa bagi masyarakat Indonesia,'' katanya.

Menurut Amelia, LAZ ini sudah lama ada dan menjadi gerakan masyarakat madani. BAZ dan LAZ merupakan aset yang sangat penting. Ia mengatakan, jika revisi diarahkan untuk memobilisasi zakat, problematikanya bukan pada LAZ. Dalam hal ini, mestinya ada edukasi kepada masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga pengelola zakat yang ada.

Amelia menambahkan, upaya sentralisasi zakat tak bisa dilakukan di Indonesia. Ia mencontohkan gagalnya sentralisasi zakat pada masa Orde Baru. Masyarakat, kata dia, tak siap dengan adanya sentralisasi. ''Masyarakat akan mempertanyakan lembaga apa yang nantinya bisa menyalurkan zakat,'' ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Dompet Dhuafa Republika (DDR), Ismail A Said, menyatakan, tak setuju dengan usulan Depag yang akan mengubah fungsi LAZ menjadi UPZ. Meski usulan Depag belum tentu disetujui, ia berharap LAZ tidak ditutup. ''Biarkan saja, LAZ dan BAZ tetap menjalankan. Baznas yang mengawasi,'' kata Ismail.

Ismail mengungkapkan, zakat yang masuk ke DDR setiap tahunnya mencapai Rp 100 miliar. Menurut dia, ini bisa terwujud karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap distribusi yang dilakukan oleh DDR atas zakat yang terkumpul itu. Oleh karena itu, ia tak bisa menerima jika LAZ hanya menjadi UPZ.

Hal senada ditegaskan pula Wakil Direktur Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Yusuf Wibisono. Ia mengatakan, kinerja zakat justru meningkat jika dikelola oleh masyarakat. Organisasi nirlaba yang transparan dan akuntabel lebih disukai dan menumbuhkan kepercayaan muzakki. ''Di sini, kepercayaan menjadi kata kuncinya,'' katanya. ed:ferry

Depag: LAZ tidak Dibubarkan (Berita)

2009-12-18T13:37:00.002+11:00

By Republika Newsroom http://republika.co.id/berita/95860/Depag_LAZ_tidak_Dibubarkan

Senin, 14 Desember 2009 pukul 16:09:00

JAKARTA--Revisi Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kini sudah ada di Departemen Hukum dan HAM (Dephukham). Bahkan sudah masuk dalam proglegnas 2010 urutan ketujuh. Namun, masih terus menjadi kontroversi mengenai isi revisi UU tersebut.

Dalam salah satu poin revisinya, Departemen Agama (Depag) mengusulkan agar zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan ini tentu saja akan menjadi ancaman bagi sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada saat ini di Indonesia. Saat ini tercatat ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 18 LAZ Nasional, 33 BAZ provinsi, 429 BAZ Kabupaten/Kota, LAZ daerah dan 4.771 BAZ Kecamatan.

Direktur Pemberdayaan Zakat, Depag, Prof Nasrun Harun, mengatakan, dalam Revisi UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan pemerintah tidak akan membubarkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada saat. Nantinya LAZ tersebut hanya akan berubah fungsi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

"Siapa yang membubarkan LAZ, tidak ada yang mau membubarkan LAZ. Dalam reisi UU tidak ada kata-kata hapuskan LAZ," ujar Prof Nasrun saat Seminar Interaktif bertema Haruskah LAZ Dibubarkan di Auditorium Gedung S, Kampus A, Universitas Trisakti, Jakarta, Senin (14/12).

LAZ, imbuh Nasrun, bukan dihapuskan. Namun hanya berubah fungsi menjadi UPZ. Mereka tak lagi boleh menyalurkan zakat. Mereka hanya bertugas mengumpulkan zakat. "Badan Amil Zakat (BAZ) lah yang boleh menyalurkan zakat," katanya.

Nasrun berharap revisi UU tersebut bisa disetujui oleh DPR. Dengan disetujuinya hal tersebut, menurut Nasrun akan mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada saat ini berjumlah 37 juta jiwa. "Kenyataannya saat ini makin hari makin banyak orang miskin. Itu salah kita yang tidak berbuat banyak untuk mereka. Untuk itu perlu adanya revisi UU tersebut," katanya.

Jika UU tersebut jadi direvisi, maka akan ada beberapa hal pokok lainnya yang akan berubah. Salah satunya untuk menggali potensi zakat yang ada di negara kita ini.

Potensi zakat di negara kita ini menurut penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah (UIN) tahun 2004 adalah sebesar Rp 19,3 triliun. Namun, laporan yang diterima oleh Depag hanya sekitar Rp 900 miliar. "Padahal kita punya Baznas, Baz Kabupaten Kota, sudah ada pula UU, dan keputusan menteri agamnya. Tapi potensi sangat sangat kecil diperoleh. Dimana letak kesalahannya?," katanya.

Menurut Nasrun, kesalahannya terletak pada UU No.38 tahun 1999 yang lahirnya prematur. Prematurnya uu tersebut, misalnya ada pasal yang mengatakan masyarakat boleh dan tidak berzakat. Ini akibat kurangnya PP yang menguatkan undang-undang tersebut. "Kelemahan paling besar yang tadinya wajib dalam hukum Islam, dalam UU boleh atau tidak. Kewajiban tidak ada," katanya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, Amelia Fauzia, mengatakan LAZ memang tidak dibubarkan tapi dilebur jadi UPZ. "LAZ dan BAZ tidak bisa dilebur jadi satu. Mereka beda visi dan idiologi seperti halnya Dompet Dhuafa dengan BAZNAS. Sudah duji coba kalau untuk meleburkan harus punya basis sama," katanya.

Amelia mengatakan, sekarang ini kinerja LAZ justru lebih baik dari BAZ. "Jika dilebur sama saja dihilangkan. Ini merupakan kemunduran luar biasa dimasyarakat di Indonesia. Jika menghilangkan LAZ berarti menghancurkan civil society," ujarnya.

Amelia menambahkan, LAZ ini sudah lama dan ajdi gerakan civil society di Indonesia. BAZ dan LAZ yang ada merupakan aset yang sangat penting, kalau yang ditargetkan untuk efisiensi maka regulasi dan efisiensi itu openting. "Niat baik pemerintah itu bisa lebih realistis melihat perkembangan zakat," katanya.

Jika RUU diarahkan untuk mobilisasi zakat. Problmetika bukan pada LAZ, mungkin muzakki ada yang langsung memberikan kepada mustahik. "Harus ada edukasi kepada masyarakat, berikan zakat kepada lembaga yang sudah terkareditas pemerintah, saya kira tanpa maksa-maksa masyarakat juga akan bayar zakat," katanya.

Hal senada dituturkan oleh Direktur Islamic Economics and Finance (IEF), Universitas Trisakti, Prof Sofyan Syafii Harahap mengatakan pemerintah harusnya keluar dari masalah-masalah yang diurus oleh masyarakat. Walaupun Depag tidak ikut mengurus zakat, tapi mereka kan membuat baznas. "Depag mengatakan LAZ tidak dibubarkan, tapi LAZ tidak dibenarkan untuk mendistribusikan, nah itu namanya mengamputasi LAZ," katanya.

Rekomendasi saya, kata Prof Sofyan, pemrintah tetap dibutuhkan tapi pemerintah harus mengukur dirinya sendiri, pemerintah cukup regulator dan pengawas. Jadi tidak perlu melakukan eksekusi. "Misalnya LAZ yang sudah berhasil, disitulah fungsi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap LAZ. Sejauh mana regulasi dilaksankan oleh LAZ. BAZNAS bisa kerjasama dnegan LAZ dengan simbiotik mutualisme bukan saling memakan.

"Rakyat sebagai motor penggerak dari lembaga-lembaga ini. Jika rakyat tidak punya trust maka lembaga tersebut tidak bisa stay. Nah inilah yang harus diterapkan," katanya.

Rekomendasi berikutnya, kata Sofyan, peran pemerintah sudah mampu dan berhasil, BAZNAS harus jadi regulator, pengawas umum dan syariah, koordinasi, forum diskuki, fasilitator, jembatan negara, untuk jembatani civil sicoety dan state. "Jangan jadi alat komersalisasi. Berhentilah pemerintah untuk sok tahu mengurus civil society," ujarnya.

Intelektual Islam, Azyumardi Azra, juga menetang jika LAZ-LAZ dibubarkan. Menurutnya jika lembaga tersebut dibubarkan, maka orang yang terkena gempa dan musibah sudah meninggal duluan. "Mengurus haji dan madarasah saja tidak beres, pemerintah tidak reaktif dalam musibah, maka yang kena musibah akan meninggal duluan. Kalau ada upaya tersebut harusnya ditolak.she

Presiden Direktur Dompet Dhuafa Republika, Ismail A. Said mengaku tidak menyetujui usulan dari Depag yang akan merubah fungsi LAZ menjadi UPZ. Walaupun pemerintah belum tentu setuju dengan usulan depag, tapi dirinya berharap agar LAZ, tidak ditutup. "Biarkan saja. LAZ dan BAZ tetap menjalankan. Baznas yang mengawasi," katanya.

Menurutnya, zakat yang masuk dalam dompet dhuafa Republika setiap tahun mencapai Rp 100 miliar. Ini karena kepercayaan masayarakat terhadap distribusi yang dilakukan oleh dompet dhuafa Republika. she/kpo

Seminar: Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia

2008-11-20T17:08:00.003+11:00

The ALC Brown Bag Seminar Series is proudly supported by:
Centre for Islamic Law and Society and
Asian Law Centre
Research Seminar Series

FAITH AND THE STATE:
A History of Islamic Philanthropy in Indonesia
Amelia Fauzia
PhD Candidate
The University of Melbourne

TOPIC
Zakat, sedekah (donation, giving) and waqf (religious
endowment) are forms of philanthropy practised by
Muslims in Indonesia, as well as in other parts of the
world. Managing Islamic philanthropy in Indonesia
has, however, long been a contested issue, with a
history of rivalry between faith and the state and
between active state involvement and keeping such
activities under the control of Muslim civil society,
which uses Islamic philanthropy to empower itself
and to promote social change.

In her presentation, Amelia Fauzia argues that
although political circumstances do influence the
development of Islamic philanthropy, the state
cannot successfully control it because Muslim
philanthropic practice is generated by the altruistic
and reciprocal nature of communities. In essence,
Islamic philanthropy remains in the hands of Muslim
civil society, irrespective of the political nature of the
state.

PRESENTER
Amelia Fauzia is currently a PhD candidate in
Islamic and Indonesian studies at the University of
Melbourne. She is also a lecturer at the State Islamic
University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, and a
researcher at the Centre for the Study of Religion
and Culture at the same university. After receiving
her Masters degree from the University of Leiden,
The Netherlands, in 1998, Amelia started teaching
Islamic History of Indonesia at UIN Jakarta in 1999.
In 2002 she became a global research coordinator
for the Islamic Philanthropy for Social Justice in Muslim
Societies, a project covering Egypt, Indonesia, India,
Tanzania, Turkey and the United Kingdom. Amelia
contributed a chapter on women, philanthropy and
Islam to the recently published Indonesian Islam in a
New Era: How Women Negotiate their Muslim Identities
(Dr Susan Blackburn et al, Monash University Press,
2008).

When: Tuesday 5 August, 2008
1.00 – 2.15 PM
Where: Room GM19, Mezzanine Level
Melbourne Law School
185 Pelham St, Carlton
RSVP: Asian Law Centre
Tel: (03) 8344 6847
or
Register Online
http://alc.law.unimelb.edu.au/
Please bring your lunch (in a brown paper bag!) and a critical
mind to the seminars. Tea and coffee will be provide

Perangko Amal Muhammadiyah 1941-1942

2008-08-28T19:17:00.002+10:00

Kep Menag No. 373 Pengganti 581

2008-03-21T20:35:00.001+11:00

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 373 TAHUN 2003

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan organisasi Departemen Agama Republik Indonesia, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

2. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan agama.

3. Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

1. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Propinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.

2. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.

3. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara, Badan Amil Zakat Daerah Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Paragraf 1
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 3

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua umum, dua orang ketua, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan.

3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota

Paragraf 2
Badan Amil Zakat Daerah

Pasal 4

1. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan.

3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 5

1. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.

3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 6

1. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.

3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7

Pejabat Departemen Agama yang membidangi Zakat dan Pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.

Pasal 8

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

1. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:

a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan Zakat;

d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas :

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;

b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 10

1. Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas:

a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;

d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Provinsi bertugas :

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;

b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 11

1. Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;

d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan Zakat;

b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 12

1. Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas:

a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;

d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Pasal 13

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

1. Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

2. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan fulltime.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil Zakat.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 21

1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah.

2. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. di Pusat oleh Menteri Agama.

b. di Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Pasal 22

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

a. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat dapat diajukan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

b. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat adalah :

1. berbadan hukum;

2. memiliki data muzakki dan mustahiq;

3. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;

4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir

5. memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi;

6. mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ);

7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun;

8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik;

9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Departemen Agama;

c. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Propinsi adalah :

1. berbadan hukum;

2. memiliki data muzakki dan mustahiq;

3. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;

4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir

5. memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi tempat lembaga berada;

6. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat;

7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun;

8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan diaudit oleh akuntan publik;

9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi wilayah operasional.

Pasal 23

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Pasal 24

Pengukuhan tidak disetujui dan atau dibatalkan dan dicabut, apabila :

a. Pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23.

b. Tidak memenuhi kelayakan sebagai Lembaga Amil Zakat.

BAB IV
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 25

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sesuai tingkatan, sebagai berikut:

a. Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri;

b. Badan Amil Zakat Daerah Propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Provinsi.

c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten/Kota.

d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.

Pasal 26

Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada Unit Pengumpul Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.

Pasal 27

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 termasuk zakat fitrah dan harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB V
PERSYARATAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 28

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;

b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;

c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;

b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;

c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

a. melakukan studi kelayakan;

b. menetapkan jenis usaha produktif;

c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;

d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;

e. mengadakan evaluasi; dan

f. membuat pelaporan.

Pasal 30

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 31

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji Departemen Agama.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2003

MENTERI AGAMA RI

ttd.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan Yth.

1. Presiden RI;

2. Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;

4. Sekjen DPR RI;

5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji/Dirjen Kelembagaan Agama Islam/Kepala Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;

6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;

7. Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, seluruh Indonesia;

8. Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Puslit di Lingkungan Departeman Agama

9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia;

10. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia

Undang-Undang Pengelolaan Zakat no 38 Th 1999

2008-03-08T20:57:00.002+11:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
beribadat menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indoneia yang mampu dan hasil
pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar
pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat
dipertanggungjawabkan;
e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d perlu dibentuk Undangundang
Pengelolaan Zakat

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok
Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional
sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban
menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
agama.

Pasal 2
Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada
muzakki, mustahiq dan amil zakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai denga
Pancasila dan Undang-undang Dasaar 1945.

Pasal 5
Pengelolaan zakat bertujuan :
1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan
agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6
(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
(2) Pembentukan badan amil zakat :
a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama
propinsi;
c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor
departemen agama kabupaten atau kota;
d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif,
konsultatif dan informatif.
(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi
persyaratan tertentu.
(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur
pelaksana.

Pasal 7
(1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab
kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan
dengan keputusan menteri.

BAB IV
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11
(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Harta yang dikenai zakat adalah :
a. emas, perak dan uang;
b. perdagangan dan perusahaan;
c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
d. Hasil pertambangan;
e. Hasil peternakan;
f. Hasil pendapatan dan jasa;
g. tikaz
(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan
hukum agama.

Pasal 12
(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil
dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta
muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13
Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan
kafarat.

Pasal 14
(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan
hukum agama.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartaya dan kewajiban zakatnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau
badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan
dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan
menteri.

BAB V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16
(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq
dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta
bantuan akuntan publik.

Pasal 19
Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai
dengan tingkatannya.

Pasal 20
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII
SANKSI

Pasal 21
(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak
benar harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman
kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak
pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22
Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh
unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada
badan amil zakat nasional.

Pasal 23
Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
pemerintah wajib membantu operasional badan amil zakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru
berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap organisasi
pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang
ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik
Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk
mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan
pembangunan yang bersifat fisik materiil mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di
bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh
keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak
mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan
persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya,
antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk
membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan
pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan
untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat
terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan
sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesioanal dan bertanggung jawab yang
dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban
memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan
pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-undnag Pengelolaan Zakat
yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan,
keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan
dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan perananan pranata keagamaan
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta
meningkatnya hasi guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah,
wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun
badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini
ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum
cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.
Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat
ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka
menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan
meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha
Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang
berada atau menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud dengan
mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengeola zakat yang diorganisasikan dalam suatu
badan atau lembaga.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota
negara. Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu
kota propinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di
kelurahan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat
setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat
amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.
Ayat (5)
Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kau cendekia, tokoh
masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit
pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan
di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 7
Ayat (1)
Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas
prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan
tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Zakat mal adalah baigan harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki
oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada
bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya
yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar
zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Waktu
zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan
Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan tikaz.

Pasal 12
Ayat (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersifat proaktif melalui kegiatan
komunikasi, informasi dan edukasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah
memberi kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk
memungut zakat harta simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada badan amil
zakat.

Pasal 13
Dalam ketentuan yang dimaksud dengan :
infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk
kemaslahatan umum.
Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada
waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.
Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan ail zakat atau lembaga
amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan
sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
Waris adalah haarta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada badan
amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Kafaat adalah dendda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat
oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak
tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran
membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan
ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya
secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut
ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar
dan korban bencana alam.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha
yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat
dan lembaga amil zakat;
b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi
menteri. Keputusan tersebut adalah keputusan bersama menteri dalam negeri Republik
Indonesia dan menteri agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang
Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah diikuti dengan instruksi menteri agama
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat,
Infaq dan Shadaqah dan instruksi menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885

Kep Menag no 581 th 1999 ttg Pelaksanaan UU Zakat

2008-03-08T20:52:00.002+11:00

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 581 TAHUN 1999
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Nomor 3885)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tTahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
1. Badan AMil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama
2. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
3. Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2
1. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi, Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan.
2. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah
3. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara. Badan Amil Zakat daerah propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan Amil Zakat kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Paragraf 1
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 3
1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota

Paragraf 2
Badan Amil Zakat Daerah

Pasal 4
1. Badan Amil Zakat daerah propinsi terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota

Pasal 5
1. Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota

Pasal 6
1. Badan Amil Zakat daerah kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris,seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota

Pasal 7
Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya, adalah sekretaris badan amil zakat

Pasal 8
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat di semua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat.

Bagian Kedua
Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

1. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 10
1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah propinsi bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 11
1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 12
1. Badan Pelaksana Amil Zakat kecamatan bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi

3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 13
Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun

Pasal 14
Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar badan amil zakat di semua tingkatan

Pasal 16
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 18
Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala badan amil zakat.

Pasal 19
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 20
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan oraganisasi badan amil zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 21
1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah
2. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. di Pusat oleh Menteri Agama
b. di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
c. di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
d. di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama

Pasal 22
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berbadan hukum;
b. memiliki data muzakki dan musthahiq;
c. memiliki program kerja;
d. memiliki pembukuan;
e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.

Pasal 23
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Pasal 24
Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23

BAB IV
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 25
Pasal 26
Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank

Pasal 27
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 termasuk harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

BAB V
PERSYARATAN PROSEDURE PENDAYAGUNAAN
HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 28
1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk musthahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran musthahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin,amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil
b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
c. mendahulukan musthahiq dalam wilayahnya masing-masing

2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan

Pasal 29
Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
a. melakukan studi kelayakan;
b. menetapkan jenis usaha produktif;
c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
e. mengadakan evaluasi; dan
f. membuat pelaporan

Pasal 30
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 29.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 31
Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam keptusan ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.

Pasal 33
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Oktober 1999

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ttd
H.A. MALIK FADJAR

Tembusan Yth.
1. Presiden R.I.;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Sekjen DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji/Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Kepala Balitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Seluruh Indonesia;
8. Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai Departemen Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia
10. Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Menikmati Wayang di Melbourne

2007-12-06T01:15:00.000+11:00

Nonton wayang? Mungkin kalau di Jakarta gak akan kepikiran untuk sengaja nonton wayang. Yang kepikir pasti jauh, macet dan ninggalin anak2. Tapi di Melbourne rasanya jauh lebih mudah kalau mau menikmatinya. Mudah dijangkau dan family friendly. Tentu saja kesempatan nonton wayang di melbourne gak akan sebanyak di Jakarta apalagi di kota2 besar di Jawa tengah dan timur. Eh di Indonesia aja, cuma punya pengalaman sekali untuk nonton wayang secara langsung. Kalo gak salah, dalam rangka tahun baruan. Kita nonton di senayan rombongan sama sodara: mas Rosyid, Mbak Harni, mas Apang dan Erik. Gak terlalu bisa menikmati. Bejubel begitu dan jauh dari panggung. Mana makanannya mahal2 banget, ih ngetok banget deh para pedagang itu. Jadi yang diinget cuma ketika goro2 aja. Selain itu nguantuk tenan. Wong jam 12 malem, terus goro2nya itu jam 4an. Ih gak manusiawi banget deh waktunya. Ditambah lagi karena gak paham banget bahasa Jawa...! (puantes..). Selain nonton wayang yang tidak berkesan baik itu, saya suka juga ngintip acara wayang di TV. Tapi itupun untuk ngerame-ramein rumah kalo pas begadang sendirian dan gak ada acara lain di TV, hehe.

Nah, kali ini nonton di Melbourne lebih bisa menghayati. Duduk manis dari awal sampai akhir (durasinya cuma 2,5 jam, lebih manusiawi gitu) dan gak ngantuk sama sekali karena pake bahasa inggris yang dicampur jawa dan Indonesia. Lakonnya berjudul Srikandi maguru manah (Srikandi belajar memanah), yang mainin kelompok "Indonesian Community Gamelan", dalangnya Helen Pausacker. Saya kagum sama Helen ini. Dia asisten peneliti di Melbourne uni yang bersahaja (kemana-mana selalu bersepeda) dan baik banget. Walau sudah berumur, dia sekarang seriusin studi phd. Saya pernah lihat aksi Helen main gamelan untuk mengiringi tari topeng Cirebonnya Michael Ewing (Dr bidang bahasa yang juga memimpin sebuah group Gamelan di Melbourne uni). Dan --nah ini yang paling seru-- Helen juga jadi semacam badut untuk sesi "goro-goro"nya.

Kembali ke wayang, perasaan senang skali bisa menikmati salah satu seni budaya Indonesia. Eh, apa karena jauh dari kampung halaman perasaan ini ada? Mungkin iya. Jauh dimana dekat dihati.

Nah, sebelum ngasih sedikit cuplikan pertunjukkan wayang di atas, saya mikir2. Apa ya, hubungan antara nonton wayang dengan filantropi? Bisa aja sih, dikaitin tentang pemberdayaan kesenian Indonesia untuk memperkuat civil society. Eh, jauh banget ya? Yang nyambung langsung sih sebenarnya saya jadi volunteer untuk bantu2 pertunjukan ini. hehe.

Udah ah. Lihat aja deh, cuplikannya. "eee' langit kelap kelip bumi gonjang-ganjing...."

Undang-Undang Wakaf No 41 2004

2007-07-03T09:31:00.000+10:00

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a) bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memaju-kan kesejahteraan umum;
b) bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belumlengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daiam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar W akaf adalah' pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari" Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiiiki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II
DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2
Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3
Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4
Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5
Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga
Unsur Wakaf

Pasal 6
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. peruntukan harta benda wakaf;
f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat
Wakif

Pasal 7
Wakif meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.

Pasal 8
(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
a. dewasa;
b. berakal sehat;
c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
d. pemilik sah harta benda wakaf.
(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukurri yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Nazhir

Pasal 9
Nazhir meliputi:
a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.
Pasal 10
(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
a. pengurus organises! yang bersangkutanmemenuhi persyaiatan nazhirperseorangan sebagaimana dimaksudpadaayat (1); dan
b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11
Nazhir mempunyai tugas:
a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14
(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 11, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Harta Benda Wakaf

Pasal 15
Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.
Pasal 16
(1) Harta benda wakaf terdiri dari:
a. benda tidak bergerak; dan
b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
uang;
logam mulia;
surat berharga;
kendaraan;
hak atas kekayaan intelektual;
hak sewa; dan
benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Ikrar Wakaf

Pasal 17
(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18
Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat nadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20
Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
a. dewasa;
b. beragama Islam;
c. berakal sehat;
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21
(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama dan identitas Wakif;
b. nama dan identitas Nazhir;
c. data dan keterangan harta benda wakaf;
d. peruntukan harta benda wakaf;
e. jangka waktu wakaf.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22
Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonorni umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan
Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24
Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25
Harta tenda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak.1/3 (satujertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26
(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
(2) Penerima wasiat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 27
Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapatmemerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29
(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir~sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. •.

Pasal 30
Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir meridaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat WakafTJang.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32
PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta ' benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:
a. salinan akta ikrar wakaf;
b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34
Instansi yang berwenang menerbitkan bukti
pendaftaran harta benda wakaf.
Pasal 35
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36
Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan" yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :
a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
(4) Kelentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BABV
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43
(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
(3) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis daji Badan Wakaf Indonesia.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir o rganisasi a tau Nazhir badan hukum;
c. atas permintaan sendiri;
d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia .
(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas
Pasal 47
(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48
Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49
(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam rriengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah organisasi masyarakat, para ahli, badanj internasional, dan pihak lain yang dipandangj perlu.

Pasal 50
Dalam melaksanakan .tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 51
(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52
(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga
Anggota

Pasal 53
*Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekcnomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55
1. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentiari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57
(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. •
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang-j berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diaturf oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 59
Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

Pasal 61
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62
(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan 'erhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;
(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64
Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65
Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 67
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, rnenjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yaog dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 68
(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69
(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini.
(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 70
Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru ' berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTU

Pasal 71
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 159

sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ambock V. Nahattands

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG
WAKAF

I. UMUM
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.
Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.
Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:
1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi_harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya d ilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama inidipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.
Dimungkinkannya wakaf. benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.
3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-rnata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapijuga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekcnomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajernen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas
Pasal 2
Cukupjelas Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukupjelas
Pasal 5
Cukupjelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.
Pasal 8
Cukupjelas
Pasal 9
Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
Pasal 10
Cukupjelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukupjelas
Pasal 13
Cukupjelas
Pasal 14
Ayat(1)
Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.
Ayat (2)
Cukup Jelas Pasal 15 Cukupjelas
Pasal 16 Ayat(1)
Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas Ayat(3) huruf a
Cukup jelas huruf b
Cukup jelas huruf c
Cukup jelas huruf d
Cukup jelas huruf e
Cukup jelas huruf f
Cukup jelas huruf g
Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.
Pasal 28
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum
Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
Pasal 29 Ayat(1)
Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (unregistered goods) adalah Badan Wakaf Indonesia.
Pasal 33
Cukup jelas Pasal 34
Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (unregistered goods) adalah Badan Wakaf Indonesia.
Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (unregistered goods) adalah Badan Wakaf Indonesia.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pusal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas Pasal 48
Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukuo ielas

Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62 Ayat(1)
Cukup jelas Ayat(2)
Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dari/atau mahkamah syar'iyah.

Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459

Drat Revisi UU Waqf

2007-07-03T09:08:00.000+10:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum;
b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Wakaf.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan kepada Nazhir untuk mewakafkan benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Benda Wakaf adalah benda yang diwakafkan oleh Wakif yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.
6. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disebut PPAIW adalah Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Agama.

BAB II
DASAR-DASAR WAKAF
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2
Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut Syariah.
Pasal 3
Benda wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dibatalkan perwakafannya.
Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf
Pasal 4
Wakaf bertujuan mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
Pasal 5
Wakaf berfungsi meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga
Rukun Wakaf
Pasal 6
Wakaf dilaksanakan sesuai dengan rukun wakaf sebagai berikut :
a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Benda wakaf;
d. Ikrar wakaf;
e. Peruntukan benda wakaf.

Bagian Keempat
Wakif
Pasal 7
Wakif meliputi :
a. perorangan, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing;
b. organisasi;
c. badan hukum Indonesia; atau
d. badan hukum asing.

Pasal 8
(1) Wakaf oleh wakif perorangan hanya dapat dilakukan apabila wakif perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memenuhi persyaratan :
a. beragama Islam;
b. dewasa;
c. berakal sehat; dan
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
(2) Wakaf oleh wakif organisasi hanya dapat dilakukan apabila wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi untuk mewakafkan benda wakaf miliknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan.
(3) Wakaf oleh Wakif badan hukum hanya dapat dilakukan apabila wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d memenuhi persyaratan adanya keputusan badan hukum untuk mewakafkan benda wakaf miliknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam badan hokum yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Nazhir
Pasal 9
Nazhir meliputi :
a. perorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.

Pasal 10
(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. sehat jasmani dan rohani; dan
e. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
b. organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11
Nazhir mempunyai tugas :
a. melakukan pengadministrasian benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;
c. mengawasi dan melindungi benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima fasilitas dan/atau penghasilan atas hasil pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14
(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Pemerintah.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Benda Wakaf
Pasal 15
Benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sempurna.

Pasal 16
(1) Benda wakaf terdiri dari :
a. benda tidak bergerak; dan
b. benda bergerak,

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
a. tanah yang di dalamnya dilekati oleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bangunan atau bagian dari bangunan;
c. tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas tanah hak milik;
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
a. uang;
b. logam mulia;
c. surat berharga;
d. kendaraan;
e. hak atas kekayaan intelektual;
f. hak sewa; dan
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Ikrar Wakaf
Pasal 17
(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
(2) Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan.

Pasal 18
Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya.

Pasal 19
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan atas benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20
Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :
a. dewasa;
b. beragama Islam;
c. berakal sehat;
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21
(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. nama Wakif;
b. nama Nazhir;
c. data dan keterangan benda wakaf;
d. peruntukan benda wakaf.
(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pembuatan akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Peruntukan Benda Wakaf
Pasal 22
Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda wakaf hanya dapat diperuntukan untuk :
a. memfasilitasi sarana ibadah;
b. memfasilitasi sarana pendidikan dan kesehatan;
c. membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; dan/atau
d. tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
(1) Penetapan peruntukan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh Wakif dalam pelaksanaan ikrar wakaf.
(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan benda wakaf yang dilakukan dengan memperhatikan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan
Wakaf Dengan Wasiat
Pasal 24
Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Pasal 25
Benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan hutang pewasiat.

Pasal 26
(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 27
Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
Pasal 28
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29
(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan benda wakaf.

Pasal 30
Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Pemerintah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara pendaftaran benda wakaf yang diatur dalam Undang-undang ini.
Pasal 31
Ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN
BENDA WAKAF
Pasal 32
PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan benda wakaf kepada Pemerintah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
Pasal 33
(1) Dalam pendaftaran benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :
a. salinan akta ikrar wakaf;
b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.
(2) Dalam hal pendaftaran wakaf uang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 34
Pemerintah menerbitkan bukti pendaftaran benda wakaf.
Pasal 35
Bukti pendaftaran benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.
Pasal 36
Dalam hal benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Pemerintah benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran benda wakaf.
Pasal 37
Pemerintah mengadministrasikan pendaftaran benda wakaf.

Pasal 38
Pemerintah mengumumkan benda wakaf yang telah terdaftar kepada masyarakat.
Pasal 39
Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pengumuman benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS BENDA WAKAF
Pasal 40
Benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :
a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, dikecualikan apabila benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
(3) Benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib ditukar dengan benda wakaf yang sama dengan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan nilai benda wakaf semula.
(4) Ketentuan mengenai perubahan status benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
BENDA WAKAF
Pasal 42
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 43
(1) Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
(2) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif, pengelolaan, dan pengembangan benda wakaf yang bersangkutan dilaksanakan dengan menggunakan lembaga penjamin syariah.
Pasal 44
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diberikan apabila benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf serta telah mendapat persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
Pasal 45
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
a. meninggal dunia, untuk Nazhir perorangan;
b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
c. atas permintaan sendiri;
d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir dengan Nazhir lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PPAIW atas saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
(3) Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.
Pasal 46
Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas
Pasal 47
(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 48
Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 49
(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas :
a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf;
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala internasional;
c. memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
Pasal 50
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 51
(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.
Pasal 52
(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih sendiri oleh para anggota.
(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sendiri oleh para anggota.
Bagian Ketiga
Anggota
Pasal 53
Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
Pasal 54
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
d. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembang-kan perwakafan nasional.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 55
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 56
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 57
(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.
Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 59
(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Wakaf Indonesia.
(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah dapat memberikan subsidi.
Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 60
Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur lebih lanjut oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban
Pasal 61
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui audit oleh lembaga audit yang independen.
(2) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 62
(1) Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 63
(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
Pasal 64
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65
Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia dapat menggunakan Akuntan Publik.

Pasal 66
Ketentuan mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
Pasal 67
(1) Barang siapa dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(3) Nazhir yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 68
(1) Pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan usaha lembaga keuangan syariah;
c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
d. Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-undang ini.
(2) Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
Pasal 70
Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR ….
P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
WAKAF
I. UMUM
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi.
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.
Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.
Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan atau terkait dengan perwakafan masih belum lengkap dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu diunifikasikan dalam satu undang-undang.
Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan Syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :
1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Dengan demikian, Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.
Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya dan menghindari kemungkinan dari bahaya yang timbul apabila Wakif membawa uang dalam bentuk tunai.
3. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Selain itu, dalam Undang-undang juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang perwakafan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Perlunya Badan Wakaf Indonesia tersebut karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada campur tangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf tersebut.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat benda wakaf berada atau sarana dan prasarana dibiayai dari hasil pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Yang dimaksud dengan benda wakaf dimiliki dan dikuasai Wakif secara sempurna adalah benda wakaf secara hukum merupakan milik Wakif dan dalam penguasaan penuh Wakif yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan/atau sengketa.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas benda dimaksud.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam menetapkan peruntukan benda wakaf, Nazhir tetap meminta persetujuan dari Wakif.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Yang dimaksud dengan Pewasiat adalah orang yang mewasiatkan harta benda miliknya untuk diwakafkan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, harta benda yang dapat diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan hutang Pewasiat apabila yang bersangkutan mempunyai hutang dengan pihak lain yang harus dilunasi dan diselesaikan.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah antara lain para ahli waris dan saksi.
Pasal 28
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.
Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya dan menghindari kemungkinan dari bahaya yang timbul apabila Wakif membawa uang dalam bentuk tunai.

Pasal 29
Ayat (1)
Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Pada prinsipnya, pendaftaran benda wakaf kepada Pemerintah dilakukan agar benda wakaf yang telah diwakafkan tercatat dan dapat diketahui oleh masyarakat sebagai benda wakaf yang merupakan milik umat. Dengan telah terdaftarnya benda wakaf tersebut kepada Pemerintah, maka status kepemilikan benda tersebut telah berubah. Dengan pendaftaran benda wakaf, surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dari benda tersebut akan diberikan status sebagai benda wakaf.
Pendaftaran benda wakaf oleh PPAIW atas nama Nazhir dilakukan dengan surat kuasa.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai benda wakaf.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilakukan dengan prinsip syariah maksudnya kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum islam. Ciri utama kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah adalah larangan riba dalam kegiatan perekonomian.
Kegiatan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan dengan prinsip syariah antara lain dilakukan melalui pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabalah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
Ayat (2)
Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemberhentian dan penggantian Nazhir karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan dari Wakif, namun demikian pelaksanaannya tetap dilakukan atas saran dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Anggaran Pendapatan dan belanja Badan Wakaf Indonesia dapat berasal dari hak pendapatan Badan Wakaf Indonesia atas pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, bantuan, bentuk lain pendapatan yang sah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan arbitrase adalah antara lain Badan Arbitrase Syariah.
Yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

‘

Learning history of generosity

2007-05-01T18:48:00.000+10:00

Recently I read many Islamic history books. They really made me emotional, sometimes pro other times cons; sometimes amazed, manytimes mad. Once I realy liked Ibn Hanbal for being so independent and obstinate against bad rulers who punished him for being independent, the other time I was so disliked Hanbali jurists because they killed Al-Hallaj for his poetic and crazy statement. I was so sick to learn how demonic, barbarous, unhuman, muslim rulers toward other Muslims. How Turkish soldiers ravaged egyptians Muslims, destroyed books stored in the Al-Azhar university, letted their horses stepped on those books and urinated them. How Mamluk rulers ravaged egyp, killed Ayyubis leaders and hanged their bodies publicly as announcement that Mamluk dynasty now ruled egypt and the history of ayyubi dinasty had finished. How Muslims devided into many groups just few years after the prophet died; how Sunnites hostile towards Shiites, how bloody was the stories behind changing dynasties and rulers.

Politics is politics, no matter what religion, race, ethnics, gender, and nationality. Many times history is only used for legitimacy, for politics, for gaining power. This kind of history is not unique to Islamic history but is found in all histories of religions, nations, states, rulers, races, countries, and communities. Muslims are also humans.

Learning political history should be done with open mind, just, peace, with heart. Therefore I like to learn about history of generosity. Its finding out the good side of human history.

"something that will live on after me"

2007-04-26T13:22:00.000+10:00

During a lunch time, I enjoyed eating pancakes and reading a magazine of the Australian Conservation Foundation (ACF). I surprised reading the statement of someone called Bill Paine when he received an award as a Philanthropist of the year by the Fundraising Institute Australia. He said "I realized I was already more than halfway through my life and that got me thinking about important issues and deeper values. I decided that it was time to do something that will live on after me." He donated many things and many times to the ACF. But what became an issue and made him way to get the award was that he donated his mainly and only house.

His act and thought of generosity are of similar from what I found among Indonesian Muslims. When someone is more than a half way on his or her way through the life, there are two things will be done: doing pilgrimage (hajj) and giving religious endowments (waqf). By these generous giving, Muslim communities have been supported through centuries.

Giving endowments in a western country is popular too. The name of donors will attached to the endowment they give forever. This is a similar tradition that is found in the middle east and in the majority Muslim communities.

No matter west or east, atheist or religious, deeper values about life lead to the same end: generosity.

Alms for Jihad

2007-03-28T12:47:00.000+10:00

Alms for Jihad. Charity and Terrorism in the Islamic World
This is a book written by J. Miilard burr and Robert O. Collins (Cambridge University Press, 2006).

I was so curious to read this book but dissappointed after I finished reading the preface and introduction of the book. In deed, this book is not "an attempt to give kind of learned discourse" on Islamic philanthropy, nor "provide an extensive analysis of each of the regions where Islamic charities have supported terrorists." This book is a kind of a collection of records, archives, CIA investigation reports, and courts testimonies of the American government in looking at Islamic philanthropy. Well I do not mind to see these records and archives are analysed structurally and regionally, it is a good effort though. However, it is really an "American" style to see the Islamic world through the politics of terrorism.

The writers are right in saying that the phenomenon of alms for jihad is only some cases of thousands or even millions Islamic charities all over the world. This is the book about. About the some cases of using alms for conservative and radical meaning of jihad: terrorism.

I still want to finish reading this book actually. But my apetite has gone because I find that the writers misunderstood (do not read much) about Islamic modernism movements of the 20th century. Then I realized the book does not refers to many sounds analysis of Islamic movements and ideologies.

Waving hands charity

2007-03-22T14:25:00.000+11:00

What? Yes, I think waving hands might be included as charity. This thought came after I and my family went by an old train called Puffing Billy.

Puffing Billy is an old steam train for tourists who want to know rain forests in Dandenong. The area is like a Puncak area in Cianjur, East Java, but not so spectacular like Puncak area. This puffing billy has been modificated to be suitable for tourists, not only the train itself but also all staffs work for puffing billy. The conductors and train machinists work to check tickets and to run the trains, and, most importantly, as an artists who should smile all the time to be pictured with passangers.

All passangger were very happy. They waved their hands to most of people who were looking at the train which passed by. We passed by many different peoples but mostly were children who were playing with their families and car passenggers who waited for our train to pass by. Perhaps the passanggers of Puffing Billy were quite exagerated with their happiness of going by an old train so they waved their hands to all people they saw. I was surprised to see that most of the people waved their hands back to us. Some were anthusiastically waved their hands, supporting and adding the happiness of the train' passanggers. Few children intendedly stood at the back of their homes to wave their hands to puffing billy passenggers.

My husband jokingly said that the municipality has advised these people who live nearby puffing billy to wave their hands anytime they see this train pass by. That is may be the case in the New Order era in Indonesia, but not here in Australia. Waving hands are significant aspect in this puffing billy and dandenong tourism, that without them going by an old train is sober.

This experience made me thought seriously that waving hands is also a charitable activity.

love in philanthropy

2007-02-20T22:14:00.000+11:00

When love is transformed into everyday life you may called it generosity.
When generosity is institutionalized you may called it philanthropy.
Philanthropy does not stand by itself.
It grows from beliefs, from cultures.
It gets benefit from politics, it makes use of politics.
State giving is not philanthropy, it is service.
Philanthropy is something which is voluntary and non government.
Philanthropy creates civil society.
Philanthropy could not stand without politics
Politics of winning the heaven; winning people heart and mind; winning people's money.
Ethics and limitation of philanthropy is needed.
To make a balance between company advertisement and company charity;
between doing generosity and finding popularity
between giving love to God and supporting terrorist organization
between secrecy of giving and transparancy
between personal giving and government service
between love of oneself and to other human
between exclusive love and inclusive one.
Love is power
Positive power of love is philanthropy
Giving to religion is philanthropy
Giving to public service is philanthropy
However, giving to separatis organization is philanthropy
Giving to protest movements is philanthropy too.
As love, philanthropy has white, black and grey areas, depend on who, when, where, what.

Curriculum Vitae

2007-02-11T15:43:00.001+11:00

Detail

Name :: Amelia Fauzia
Place/date of birth :: Tangerang, March 25, 1971
Nationality :: Indonesian
Email :: a.fauzia@pgrad.unimelb.edu.au; amelia_fauzia@yahoo.com
Occupation :: Lecturer and researcher at State Islamic University Jakarta.; Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)
State Islamic University Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta; Jln. Kertamukti No 5 Pisangan Ciputat Jakarta Selatan
INDONESIA 15412; Phone: 62-21-7445173 fax 7490756
Recent Occupation :: PhD Candidate of the Asia Insitute; Sydney Myer Asia Center,The University of Melbourne Victoria 3010
Address :: 7/68 De Carle Street Brunswick, Vic 3056, AUSTRALIA; Phone: 61 - 3 – 93846041, mobile: 0423 215 737

Educational Background

PhD candidate at Asia Institute, the University of Melbourne, in Indonesian History and Philanthropic Studies, Jan 2004-Sept 2008.
Master Degree Program (S2) in Islamic Studies at the University of Leiden, 1996-1998,
cum laude.
Undergraduate Degree (S1) at the Department of Islamic History and Civilizations at IAIN (State Institute of Islamic Studies) Jakarta, 1990-1995, cum laude.
Islamic Boarding School (Pesantren) at Darunnajah Jakarta, 1984-1990, cum laude.

Work Experience and International Membership

Project Director of Social Justice Philanthropy in Muslim Societies, (research in 6 countries; they are Egypt, India, Indonesia, Tanzania, Turkey and United Kingdom) from 2002-January 2004, funded by the Ford Foundation.
Indonesian Research Coordinator on Islamic Philanthropy in Indonesia, from 2002-
January 2004.
Executive Secretary for the Center for Languages and Cultures of UIN Jakarta, (Now becoming Center for the Study of Religion and Culture) 2000-Jan 2004.
Editor of Journal KULTUR, the Indonesian Journal for Muslim Cultures, 2000-2003.
Member of International Society for the Third Sector Research (ISTR) from 2004-
Member of CERES (Center for Education and Research on Environment and Society), from Jan 2004.
Lecturer at UIN Jakarta from March 1999-present.
Teaching Arabic Language at the Faculty of Arts of UIN Jakarta, the Institute for Qur’anic Science Jakarta, and University of Muhammadiyah Jakarta, 1995.
Research fellow at HP2M (Association for Research and Community Development) of Jakarta 1994-1995.

Research Experience

Fieldwork in Indonesia facilitated by the center for the study of religion and cultures, State Islamic University Jakarta, July-September 2006, and funded by the AusAid and TRIPS travel scholarship from the faculty of Arts, the University of Melbourne.
Fieldwork August-October 2005 in Indonesia, facilitated by the center for Languages and cultures, State Islamic University Jakarta, and funded by the Asia Institute, the University of Melbourne.
Research fellow of the International Institute of Asian Studies (IIAS) to conduct library and archival Research on the History of Islamic Philanthropy in Indonesia. The research was carried out at the University of Leiden, February-March 2005, and funded by the Ford Foundation.
Indonesian Research Coordinator on “Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia”, from 2002-January 2004, State Islamic University Jakarta, funded by the Ford Foundation.
Global research coordinator for “Islamic Philanthropy for Social Justice in Muslim Societies”, from 2002-January 2004, State Islamic University Jakarta, funded by the Ford Foundation. Coordinated six countries: Egypt, Indonesia, India, Tanzania, Turkey and the
United Kingdom.
Research coordinator. Baseline Studies and Institutional Analysis Gender Mainstreaming of State Islamic University Jakarta, funded by McGill project, 2003.
Individual research. Islam dan Gender: Analisa Kritis tentang Perempuan pada Masa Kolonial. Studi Kasus Surat Kabar Isteri Soesila Taman Moeslimah dan Perempoean Bergerak [Islam and Gender: Critical Analysis on Women at the Colonial Period]. Unpublished research, UIN Jakarta, December 2001. Funded by the State Institute for Islamic Studies Jakarta.
Lead Researcher. Potensi Wisata Ziarah Islam di DKI Jakarta [Potentials of Islamic Religious Visits in the Province of Jakarta]. Unpublished research, The Center for Language & Culture, Dec 2001. Funded by the Provincial Government of DKI Jakarta.
Research team member. Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta. [Religious Radicalism and Socio-Political Change in Jakarta]. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Bappeda Pemda DKI Jakarta. 2000.

Publication

Amelia Fauzia, "Women, Islam and Philanthropy," in Susan Blackburn (ed.), Melbourne: Monash University Press, 2007.
Amelia Fauzia and Dick van der Meij (eds), Filantropi di berbagai Tradisi Dunia. Center for the Study of Religion and Cultures, 2006.
Amelia Fauzia et.al, edited by Chaider S. Bamualim and Irfan Abubakar (eds). Filantropi untuk Keadilan Sosial. Center for the study of religion and cultures, 2006.
Amelia Fauzia, "Challenge and Opportunity of Government Based Islamic Philanthorpic Organization," in Chaider Bamualim Irfan Abubakar and Scot (eds.), Philanthropy and Social Development, Jakarta: Center for the study of religion and cultures, 2006.
Amelia Fauzia. "Women, Islam and Millenarian Movements in Southeast Asia." in Encyclopedia of Women and Islamic Culture, vol. VI. The Netherlands: E.J. Brill. 2006.
Amelia Fauzia. “Bazis DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Badan Amil Zakat Pemerintah” [Bazis DKI Jakarta: Challenges and Opportunities of the State Based Islamic Philanthropy Organization]. In Chaider Bamualim and Irfan Abubakar (eds). Revitalisasi Filantropi Islam. Jakarta: The Centre for Languages and Cultures of the State Islamic University Jakarta, 2005.
Amelia Fauzia, et.all. Baseline Studies and Institutional Analysis Gender Mainstreaming of State Islamic University Jakarta. Jakarta: McGill equity project, 2004.
Amelia Fauzia, “No Money No Worry Islamic Civil Society in Indonesia has a great Role to Play in Community Development”, Inside Indonesia, Jan-March 2004, p. 18-19.
Amelia Fauzia. (2004). “Inilah Realitas Politik Indonesia” [This is the Reality of Indonesian Politics]. Media Indonesia newspaper. Jakarta, 7 June.
Amelia Fauzia, “Darul Islam Movement” and “Persatuan Ulama Seluruh Aceh -PUSA” in Ooi Keat Gin (ed), Historical Encyclopedia of Southeast Asia, 2004.
Amelia Fauzia. “Pengulu: Antara …”. Studia Islamika. Vol. No. ., 2003.
Amelia Fauzia, et all, Philanthropy untuk Keadilan Sosial Menurut Tuntutan Al-Qur’an dan Hadith (Social Justice Philanthropy Revealed in the Qur’an and Hadith), Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Dec 2003.
Amelia Fauzia and A. Hermawan. (2002). Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia [Tensions between the Authority and A Normative Aspect of Philanthropy in the History of Islam in Indonesia]. In Idris Thaha (ed). Berderma untuk Semua, Praktek dan Wacana Filantropi Islam, [Philanthropy for All, Practice and Discourse of Islamic Philanthropy]. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya & Teraju. Pp. 157-89.
Amelia Fauzia and Yuniyanti Chuzaifah, Apakah Islam Agama untuk Perempuan? (Is Islam Religion for Women?), Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2003.
Amelia Fauzia and Nia Kurniati Sholihat. (2003). “Gerakan Modernisme Islam”. In Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Amelia Fauzia and Djajat Burhanuddin. (2003). “Struktur Politik Ulama di Indonesia”. In Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Amelia Fauzia and Husni Rahim. (2003). “Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia”, in Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Amelia Fauzia, et.al. (as team of Jakarta eds.), Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini, Series of INIS Publication, Jakarta, Leiden, February 2003.
Chaider Bamualim, Karlina Helmanita, Amelia Fauzia, et.all, (ed.), Communal Conflicts in Contemporary Indonesia, Jakarta: Center for Languages and Cultures, 2002.
Amelia Fauzia, ” Mendekati Sistem Kepercayaan Tinjauan Kritis terhadap The Religion of Java. Potret Sosio-religiusitas Masyarakat Cirebon”, in Gatra Magazine, no. 24, VII, Mei 2001.
Amelia Fauzia, “In Search of Justice: Ratu Adil Movement in Banyumas Residency”, in Journal Kultur, no 1 th. 1 December 2000.
A. Fauzia Ma’ruf, “Sejarah Kota yang Langka”, in Gatra, no. 32, VI, June 2000, p. 58.
Amelia Fauzia, The Ratu Adil Movements and the Search for Justice, Ratu Adil Movements in Banyumas Residency, unpublished S2 thesis, Leiden University, June 1998.
Amelia Fauzia, “Javanese Circumcision in the Netherlands”, paper presented for Java workshop in University of Passau, Germany, 1998.

Briefing and Mentoring

A briefing for the volunteers going to Indonesia, the Australian Volunteer International (AVI), Melbourne June? 2006.
A briefing for an English teacher going to teach in Indonesia. Australian Volunteer International. Melbourne, 10 January 2006.
AusAid International Student Mentor. July 2005, the University of Melbourne.
Indonesian Briefing for Australian Volunteer International. January 2005.
AusAid International Student Mentor. January 2005, the University of Melbourne.
A briefing for the volunteers going to Indonesia, the Australian Volunteer International (AVI) on January 25, 2005, AVI office, Melbourne.
A briefing for the volunteers going to Indonesia, the Australian Volunteer International (AVI) on October 12, 2004, at Afghan Gallery, Melbourne.
A briefing for the volunteers going to Indonesia, the Australian Volunteer International (AVI) on March 12, 2004, at Melbourne.

Conference, Seminar, and Workshop

International Conference on “Islamic Philanthropy for Social Justice in Muslim Societies” held by the Third Sector foundation of Turkey (TUSEF) and The center for Languages and Culture of State Islamic University Jakarta with collaboration of the Ford Foundation, at Istanbul, 1-3 September, 2004, as participant and moderator of one of the sessions.
Workshop on “Islamic Philanthropy in Muslim Society” held by the Center for Development Services (CDS) Egypt and The center for Languages and Culture of State Islamic University Jakarta with collaboration of the Ford Foundation, at 10-12 June, 2004 in Marriot Hotel, Cairo, as participant and co-committee
International Seminar on “Islam and the West One Year after September 11: Obstacle and solution in Search for a New World Civilization, 11-13 Sep 2002”, held by the Center for Languages and Cultures in collaboration with INIS (Indonesian Netherlands cooperation in Islamic Studies Islam and Konrad Adenauer Foundation (KAF), as a committee.
Workshop “Gender, Conflict and Peace”, held by Cordaid, May 2002, as participant
International Seminar on the Thought of Said Nursi, held by the Center for Languages and Cultures, Jakarta 21 August 2001, as a project officer (chief of committee)
Seminar on Ethno-Religious Conflict in Indonesia: In Search of Roots and Solution (24 November 2000) held by the CLC, as project officer (chief of committee).
Festival of Batavia and Launching of the Center for Languages and Cultures of IAIN Jakarta, IAIN Jakarta (July-August 1999), as project officer (chief of committee).
Java Workshop X, CASA, Amsterdam, the Netherlands (1997) as a participant.
International Seminar on Religious Plurality and Nationalism in Indonesia, Leiden (1997), as a committee.

Presentation, Talk, Speaker

Philanthropic Traditions of Pesantren. a presentation at the Symposium on Islamic Schooling in Indonesia 27th–28th October 2006, Institute of Advanced Studies and Centre for Muslim States and Societies, The University of Western Australia Perth.
Traditional Practices of Islamic Philanthropy. Asean Graduate Forum on Southeast Asia Studies, 28-29 July 2006, held by Asia Research Institute, National University of Singapore.
Living Away from Home. A talk at the Balls in the Air –Forum for Postgrad Women Students. Tuesday March 7, 2006. Graduate Centre. UMPA is also holding a forum with The Key Centre for Women’s Health in Society.
Islamic Philanthropic Practices between Traditionalists, Modernists and Islamists in the Indonesian Context. A paper presented at the Postgraduate Conference held by the Center for the Study of contemporary Islam. Melbourne University, 21-22 November 2005.
Islamic Philanthropic Practices between Traditionalists, Modernists and Islamists in the Indonesian Context. A paper presented at the Workshop held by the Faculty of Sociology Flinders University. 7-8 November 2005.
“Women, Islam, and Philanthorpy in contemporary Indonesia. Presentation at the workshop on Gender in Indonesia. Monash University. June 2005.
“Philanthropy, State and Islamic Institutions History of Islamic Philanthropy in Indonesia, 1850-1998”. Graduate Workshop on Islam in Indonesia held by Australian National University and the University of Melbourne. Mount Beauty, 19-22 November 2004.
“Philanthropy, State and Religious Movements: Four Case Studies of Islamic Philanthropy Institution in Indonesian History”. Indonesian Forum 11th Postgraduate Roundtable. The University of Melbourne. 9 October 2004.
Islam in Indonesia: Between Islamisation and Indonesianisation. A Presentation at the Australian Volunteer International. Australia, 7 of October, 2004.
“Social Justice Philanthropy in Indonesia”, paper presented in the panel of "Towards Local Strategic Philanthropy to Achieve Social Investment and Social Justice in Muslim Communities”, at The Sixth International Conference of International Society for the Third Sector Research (ISTR). Ryerson University, Toronto, Canada, 11-14 July 2004.
Women, Islam and Development, a public talk on the Women International Day held by the Australian Volunteer International (AVI). Australia, 9 March 2004.
“Report Framework”. Workshop on Islamic Philanthropy in Muslim Societies held by the Center for Development Services (CDS) Egypt and The center for Languages and Culture of State Islamic University Jakarta with collaboration of the Ford Foundation, at 10-12 June, 2004 in Marriot Hotel, Cairo, as participant and co-committee
“Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia: Research Proposal”. Bali, June 2003.
“International Terrorism: an Assessment of its Threats and Origins (Study of Radical Islamic Movements in Indonesia)”, a paper presented at New Faces Conference September 11th one Year Later: the impact on Europe and the World, in Berlin, 27-29 September 2002, held by the Research Institute of the German Council on Foreign Relations, Berlin.
“Islamic Philanthropy for Social Justice in Muslim Societies”. Presentation at the head office of the Ford Foundation, August 3, 2002, New York.
Javanese Female Circumcision in the Netherlands. Presented at the Java Workshop XI, Passau University, Germany (June 1998).
Amelia Fauzia, “Radikalisme Agraria: Sejarah Gerakan Petani di Indonesia”, paper presented in the discussion of the Institute for the Study of Islamic History and Culture (LS2KI), Faculty of Arts IAIN Jakarta, 1993.

Banjir dan Karitas Politis

2007-02-11T06:38:00.001+11:00

Jika ada bencana, hampir otomatis akan ada kegiatan karitas. Ini pertanda masih kuatnya solidaritas sosial. Semakin masif bencana, semakin marak juga aksi karitas, yang biasanya dalam bentuk sumbangan uang, barang, dan kerja sukarela. Banjir yang melanda Jakarta saat ini (2/07) memunculkan kegiatan karitas yang dilakukan oleh partai politik dan atau aktivis partai politik yang menonjolkan simbol-simbol kepartaian. Karitas politis ini memang kegiatan kedermawanan sosial (filantropi), namun tidak bisa dipisahkan dengan adanya motif politik dibalik kegiatan tersebut disamping motif kemanusiaan. Dan akhirnya kegiatas filantropi seperti ini biasanya hanya berhenti pada karitas yang berefek pada popularitas ketimbang menghilangkan akar permasalahan.

Bantuan banjir partai politik
Banjir di Jakarta saat ini mengakibatkan sekitar 150 ribu penduduk menjadi pengungsi, 54 jiwa melayang, dan kerugian diperkirakan mencapai Rp. 4,1 trilyun. Bantuan untuk korban banjir datang dari berbagai unsur: organisasi filantropi, pemerintah, dan masyarakat.

Organisasi filantropi, seperti PMI, Aksi Cepat Tanggap Dompet Dhuafa, dan Sampoerna foundation memang sehari-hari konsern dalam masalah kedermawanan sosial (filantropi) termasuk menolong korban bencana. Bantuan pemerintah sebenarnya tidak bisa dibilang sumbangan atau kegiatan filantropi karena memang sudah menjadi tugas pemerintah memberikan pelayanan. Namun ada juga individu dan kelompok dari instansi pemerintah yang memberikan bantuan pribadi. Yang paling besar dan masif adalah bantuan dari masyarakat yang banyak dilakukan secara spontan. Tanpa adanya perintah atau himbauan, bantuan sudah berdatangan, relawan bermunculan. Bahkan ibu-ibu dengan cepat mengelompok untuk memasak makanan siap saji. Karena itu pantas kalau pemerintah dalam hal ini presiden SBY ketika meninjau korban banjir mengucapkan terima kasih kepada masyarakat.

Para aktivis partai politik tidak ketinggalan berpastisipasi memberikan sumbangan, mendirikan dan mengelola posko banjir, serta menjadi relawan. Diantaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesian Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Beberapa partai cukup serius dalam penanganan bencana ini. PKS dan PDIP menghimbau para aktivisnya untuk membuat posko dan menyalurkan bantuan. Di wilayah Jakarta PKS mendirikan 60 posko korban banjir, dan menurunkan sejumlah 1500 kader kepanduan sebagai relawan (Rakyat Merdeka, 7/2/07). Sedangkan PDIP mengklaim memiliki seratusan posko banjir yang didirikan ditingkat kelurahan (TVRI, 6/2/07). Golkar pun tak kalah. Partai ini tidak secara khusus membuat posko bantuan, tapi memberikan bantuan ratusan kardus mie instan di berbagai posko banjir di wilayah Jakarta.

Karitas dan Popularitas
Fenomena karitas politis ini bukan hal baru, tapi semakin terlihat dengan banyaknya bencana di tanah air. Tentu kegiatan karitas adalah kegiatan sosial, yang berangkat dari rasa kemanusiaan. Namun selain motif kemanusiaan, ada hal-hal lain yang mendorong seseorang berderma, seperti penunaian perintah agama, kesenangan batin, dan keinginan untuk dihargai. Begitu pula, selain dampak langsung seperti adanya keselamatan jiwa, dampak yang tidak kasat mata dari pemberian bantuan karitas adalah menguatnya hubungan patron klien termasuk meningkatnya popularitas pemberi.

Adanya motif popularitas akan mudah ditandai ketika bantuan tidak disalurkan kepada lembaga-lembaga filantropi tapi disalurkan sendiri dengan memperlihatkan simbol-simbol pemberi yang jelas, dalam hal ini partai. Seakan ada pesan tak tertulis untuk mengingat peran si pemberi khususnya ketika saat-saat dibutuhkan seperti pemilihan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Dalam sebuah wawancara (TVRI, 6/02/07), misalnya, seorang tokoh partai Golkar buru-buru menjelaskan bahwa bantuan mereka ini real kemanusiaan, bukan untuk kampanye partai. Tokoh partai tersebut ingin menepis image bahwa apa yang mereka lakukan adalah kampanye partai atau untuk menarik konstituen. Suatu penjelasan yang berangkat dari asumsi publik terhadap sumbangan atau bantuan dari partai politik.

Memang tidak salah dengan pemberian bantuan yang berbendera partai. Itu juga perbuatan kedermawanan. Masalah niat itu urusan pemberi dengan Tuhan. Tentu saja masyarakat percaya bahwa dalam kegiatan kedermawanan ada unsur kemanusiaan. Siapa yang tidak terketuk hatinya melihat penderitaan korban banjir. Jangankan masyarakat yang mampu, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial lebih pun tetap bisa membantu meringankan korban banjir. Tapi masyarakat juga banyak belajar dari amplop-amplop, sumbangan pembangunan masjid, pembangunan jalan, yang bertebaran menjelang pemilu, pilkada, bahkan pemilihan kepala desa, yang bisa mendongkrak suara pemilih.

Sumbangan politis marak karena tidak perlu dana besar, tapi dapat tepat sasaran. Walaupun saat ini marak, sumbangan politis ini tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat pun tidak berfikir bantuan dari siapa, yang penting mereka bisa survive. Urusan pilih memilih partai, adalah urusan belakangan. Namun dari sisi moralitas sebaiknya kepedulian partai atau para aktivis partai disalurkan dengan lebih bermakna dan mendidik. Maksimalkan karitas dengan cara memberikan bantuan jangka panjang (bukan hanya sesaat) dan dikelola secara profesional oleh lembaga filantropi.

Banjir dan perubahan pola pikir penyumbang
Ada persoalan dalam pola berderma masyarakat saat ini yang lebih banyak berupa pemberian langsung dan pemberian konsumtif. Bantuan kemanusiaan akibat banjir lebih banyak mendapat dana karena mengetuk hati dan populer. Sedangkan program untuk mencegah banjir, sepi pendonor karena dianggap tidak kelihatan langsung. Karena itulah sumbangan politis dan drama kegiatan emergensi terjadi setiap tahun. Padahal kerugian sangat besar dan dana emergensi yang keluar juga cukup besar. Agaknya masyarakat dan pemerintah lupa akan pepatah “lebih baik mencegah daripada mengobati.”

Sudah waktunya pola pikir penyumbang dirubah dari sekedar pemberian karitas menjadi pemberian jangka panjang yang mencoba mencegah terjadinya banjir. Misalnya program advokasi lingkungan, pendidikan pelestarian lingkungan, program reboisasi, penegakan hukum bagi perambah hutan, dan advokasi tata kota. Dan tentu saja program lingkungan ini tidak bisa sendirian, tapi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat.

Organisasi filantropi harus lebih banyak berkiprah dalam upaya perubahan pola pikir donatur sehingga drama banjir dan karitas politis dapat diminimalisir.

About this blog

2007-02-01T12:56:00.001+11:00

These three subjects are my fields of study. I am a historian, focusing on history of Islam in Indonesia and now specializing on the study of philanthropy. My PhD research is about the history of Islamic philanthropy in Indonesia.

I created this blog because I want to collect my thoughts which are related to my study and research in one box separating from de carle family blog. I want to specialize de carle family blog for recording my own family stories and thougts regarding education and family life.

I actually want to move related postings on Islam and philantropy from de carle family to this blog. However, I do not know how to do it automatically without changing the old posting dates (because original dates are important for a historian). So, if you know, please let me know.

I created this blog also because I was and am stressful. Last week I finished one paper and today I have to finish one article. I also failed to rewrite one chapter this month. I broke my own promises and plans regarding thesis writing. Times run so fast...

At least my stressful was quite productive, isnt it? Otherwise you could not read this blog.

Salam...